Sekolah Rakyat Sisi Buruk Pendidikan Indonesia

Sekolah Rakyat (SR) identik dengan cikal bakal Sekolah Dasar(SD)di zaman penjajahan Jepang. Sebelum berganti nama SR sangat melekat sekali dengan pendidikan anak-anak Indonesia di masa itu.

Tentu saja, kita terpana dengan kondisi saat ini, Indonesia sudah merdeka setengah abad lebih. Bahkan, sudah lima kali berganti presiden, tapi masih terdapat anak-anak kurang mampu yang tidak bisa mengeyam pendidikan dengan baik.

Ironis memang, tapi itulah potret nyata yang terjadi di negeri tercinta ini dan ini juga penyebab kemerosotan pendidikan Indonesia, dimana ditandai dengan meningkatnya jumlah anak putus sekolah usia SD. Belum lagi mereka yang tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Penyebab utamanya adalah ketidakmampuan masalah biaya sekolah.

Atas dasar itu, upaya pihak-pihak terkait memberikan fasilitas untuk memutus rantai kemiskinan keluarga dengan mendirikan sekolah rakyat bagi orang miskin, patut diapresiasi.

Adalah Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia (YSRI) cikal bakal berdirinya Sekolah Rakyat Ancol (SRA) yang kini sudah meluluskan ratusan siswa didik putus sekolah.

Yanuar yang merupakan ketua yayasan mengatakan, YSRI berdiri tidak sengaja dari sebuah keadaan. Waktu itu, krisis moneter melanda Tanah Air pada 1998. Ekonomi lesu, rakyat semakin miskin dan terpuruk,  anak-anak seharusnya dijam-jam belajar berada di ruang kelas, bukan sibuk menjajakan dagangannya atau menawarkan jasa semir sepatu.

Akhirnya, pada 2001 lahirlah SMP terbuka yang diberi nama SRI (Sekolah Rakyat Indonesia), seperti dikutip dari buku “Membangun Impian Anak Negeri”. Pertama lima kelas dibuka dan lokasi kegiatan belajar mengajar menumpang di Masjid, kantor RW atau ruang apa saja yang bisa dipakai untuk menumpang 15 murid.

Berangkat dari situ, mulailah YSRI mencari murid lainnya, mencari buku tambahan, dan mencari tenaga didik relawan yang berasal dari kalangan mahasiswa.

Namun dalam perjalanannya bukanlah pekerjaan mudah. Meski ditawarkan cuma-cuma/gratis, tapi bukan jaminan mendapatkan murid dengan mudah.

Banyak orang tua tidak yakin bahwa keputusan memasukkan anaknya bersekolah merupakan langkah awal untuk menyongsong masa depan kehidupan yang lebib baik. Mereka lebih suka anaknya menjadi salah satu sumber instant pencaharian ekonomi keluarga. Tampak sekali bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan belum tumbuh di antara warga.

Untuk mendapatkan murid, para guru harus berjalan berkeliling menelusuri gang-gang sempit dari rumah ke rumah mencari anaknya yang putus sekolah. Iming-iming gratis, tidak cukup membuat para orangtua tertarik dan mendaftarkan anaknya.

Pemerintah Tak Tahu
Berdirinya sekolah rakyat sejak 10 tahun silam yang berlokasi di Bekasi dan Ancol, hingga kini keberadaanya belum diketahui oleh pemerintah. Padahal, sekolah rakyat jelata itu, banyak meluluskan anak-anak miskin pinggiran ibu kota.

Entah apa alasan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas, Suyanto yang hingga kini mengaku belum mengetahui keberadaan sekolah rakyat itu. Baginya, sekolah rakyat itu hanya sebuah brand image saja.

“Mungkin itu hanya sebuah brand image sama seperti sekolah duafa, sekolah miskin dan lainnya. Sekolah bagi orang yang kurang mampu,” ujar Suyanto kepada okezone.

Meski begitu, pemerintah sudah berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlahnya tidak kecil, dna itu sudah ada sejak 2005. Untuk tahun 2012 ini mencapai peningkatan fantastis Rp23,59 triliun, jika sebelumnya hanya Rp16,81 triliun (2011).

Dengan angka itu, mengapa masih ada masyarakat miskin yang hingga kini belum menikmati pendidikan layak. Praktisi pendidikan, Arif Rahman menilai, itulah potret pendidikan di Indonesia yang hingga saat ini masih sangat memprihatinkan.

Selain mahalnya biaya pendidikan saat ini, permasalahan yang banyak disoroti dalam dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya fisik bangunan sekolah, sumber daya manusia (kualitas guru), kesejahteraan guru, prestasi siswa.

Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

“Ya orang miskin tidak boleh sekolah. Pendidikan berkualitas tidak mungkin murah. Tetapi seharusnya siapa membayarnya?,” tanya Arif saat berbincang-bincang dengan okezone.

Pemerintahlah yang sebenarnya berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Menurutnya, pemerintah disini harus bertanggung jawab dari infrastruktur dan material. Dimana pemerintah mewajibkan belajar 9 tahun. Tak hanya itu saja selain pemerintah, LSM, masyarakat pada umumnya juga membantu. dan bagi yang berprestasi masuk ke sekolah negeri harus gratis.

Ia melihat, lembaga yang peduli dalam mencerdaskan masyarakat kurang beruntung adalah Sekolah Rakyat Bekasi. Dimana sekolah ini menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak bangsa. 

"Sekolah yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu itu juga harus didukung oleh fasilitas sarana fisik, kualitas guru, prestasi siswa juga harus ditingkatkan, serta pemerataan pendidikan. Jangan sampai pemerintah menambahi jumlah warga miskin yang tidak bisa bersekolah," jelas Arif.

Karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia.

Angka Putus Sekolah
Dunia seakan tercengang ketika mengetahui tingginya angka putus sekolah di Indonesia mulai dari jenjang sekolah dasar. Sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya.

Peringkat Indonesia dalam rilis yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO), mengalami penurunan. Indeks pembangunan pendidikan Indonesia dalam EFA Global Monitoring Report 2011,  peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 negara.

Anak-anak putus sekolah usia SD dan yang tak dapat ke SMP tercatat 720.000 Siswa (18,4 persen) dari lulusan SD tiap tahunnya. Semua itu karena faktor ekonomi. Ada anak yang belum pernah sekolah, ada yang putus di tengah jalan karena ketiadaan biaya.

Setidaknya ada empat persoalan yang membuat angka putus sekolah masih cukup tinggi. Pertama, kemiskinan yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada Maret 2011, terdapat 30,02 juta orang miskin atau hanya turun 1 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Kemiskinan jelas menjadi momok dalam dunia pendidikan.

Bahkan, Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas mengungkapkan, saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta.

Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.